Ya, pertaruhan Bro Bims dengan pilihan politiknya melalui partai ini, PSI atau tidak samasekali.
Di sisi lain, ternyata Ariyo Bimmo adalah salah satu tokoh penting, khususnya dalam dunia peradilan di Indonesia.
Di kancah nasional, banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang berpengaruh besar pada digitalisasi sistem pengadilan Indonesia.
Yang mana, Ariyo Bimmo juga ternyata merupakan spesialis/ahli di Bidang Manajemen Perkara.
Ya, Ariyo Bimmo pernah berkecimpung dalam proyek Changes for Justice (C4J) USAID, khususnya spesialis manajemen perkara.
Menimbang pengalamannya berinteraksi dengan Mahkamah Agung, pimpinan C4J tidak ragu untuk merekrut dirinya.
Terlebih, ka aitu dirinya memiliki cukup pengetahuan mengenai teknologi informasi dan penggunaannya dalam pengelolaan perkara.
Tugas pertamanya pada ka aitu yakni memastikan keberlangsungan sistem informasi penelusuran perkara yang baru saja dibuat oleh Proyek C4J USAID untuk Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan peradilan umum.
Ariyo Bimmo mendesain pelatihan juga rencana implementasi sistem tersebut, berikut kerangka regulasi yang diperlukan.
Perjalanan panjang akhirnya menyatukan sistem penelusuran perkara untuk 350 pengadilan negeri di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: DPRD Lampung Terima Kunjungan Badan Legislasi DPR RI Bahas RUU Perlindungan Pekerja Migran
Tujuan awal sistem ini hanya membuka informasi perkara kepada publik, tetapi dalam perkembangannya, sistem ini dapat juga meningkatkan kinerja aparat pengadilan melalui kemudahan pencatatan dan pengolahan perkara, pengawasan, dan pelaporannya.
Kinerja di Proyek C4J lantas mengantarkan dirinya ke jabatan konsultan di Proyek SUSTAIN EU-UNDP.
Pengalamannya mengembangkan sistem informasi di peradilan umum menarik perhatian pihak yang merekrutnya.
Ya, dirinya sangat ingin membantu Mahkamah Agung mewujudkan visinya sebagai peradilan modern dengan integrasi seluruh sistem informasi perkara yang ada.
Mahkamah Agung terdiri dari 807 pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari 4 lingkungan peradilan (umum, agama, militer dan tata usaha negara).
Pengalaman itu baginya luar biasa menarik karena sangatlah tidak mudah untuk dapat menyatukan kesemua pengadilan tersebut untuk menggunakan satu sistem informasi manajemen perkara.
