Sosok.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan APBD 2024, khususnya pada tiga urusan dasar pelayanan publik: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Syukron Muchtar, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (1/7/2025).
Syukron menyampaikan bahwa realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp1,916 triliun atau 22% dari total belanja daerah sebesar Rp8,7 triliun telah memenuhi amanat mandatory spending minimal 20%. Fraksi PKS mengapresiasi capaian tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa pemenuhan anggaran secara kuantitatif belum diiringi dengan capaian kualitatif. Beberapa indikator mutu yang dinilai masih lemah antara lain indeks mutu pendidikan, rasio guru terhadap rombongan belajar, keterjangkauan akses pendidikan menengah di daerah 3T, serta angka transisi ke perguruan tinggi.
PKS juga menyoroti target pendapatan Dinas Pendidikan sebesar Rp70,05 miliar yang hanya terealisasi Rp461 juta (0,65%). Bahkan, pendapatan dari transfer pusat tidak terealisasi sama sekali. “Ini mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta minimnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan sah,” tegasnya.
Meski realisasi belanja Dinas Pendidikan mencapai 98,34%, PKS menilai anggaran masih didominasi proyek fisik, seperti pembangunan ruang kelas dan rehabilitasi sekolah. Sementara itu, realisasi Dana BOS SMA hanya 39,28% dan BOS SMK 62,99%, serta program peningkatan mutu berbasis teknologi hanya 40%.
“Tingginya serapan anggaran tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas. Evaluasi terhadap output dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran menjadi hal mendesak,” ujar Syukron.
