Nama Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kini menjadi sorotan publik menyusul pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjerat delapan orang tersangka, empat di antaranya diduga sebagai orang kepercayaan sang menteri.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan pemeriksaan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Pihak lembaga antirasuah menduga Nusron Wahid mengetahui adanya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah bawahannya di kementerian.
Biodata Singkat dan Agama Nusron Wahid
Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1973. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat dan berakar kuat pada tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Agama yang dianut Nusron Wahid adalah Islam. Ia dikenal sebagai aktivis, akademisi, dan politikus senior yang memiliki pengaruh di tanah air.
Latar belakang keagamaannya yang kental senantiasa memengaruhi corak pemikiran serta kiprah organisasi yang digelutinya sepanjang karir.
Riwayat Pendidikan S1 dan Magister
Nusron Wahid menempuh pendidikan tinggi di kampus ternama Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke jenjang magister untuk memperdalam pemahaman ekonomi dan berhasil meraih gelar magister ilmu ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kombinasi antara ilmu budaya dan ilmu ekonomi memberikan landasan berpikir yang kuat bagi Nusron, menjadi bekal berharga saat terjun ke dunia profesional, politik, hingga pemerintahan.
Riwayat Karir Profesional dan Organisasi
Sebelum terjun ke politik praktis, Nusron Wahid memiliki rekam jejak karir profesional yang beragam. Ia pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia, wartawan di Bisnis Indonesia, dan peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI. Pengalaman teknis di pemerintahan dimulai sebagai staf ahli di Kementerian BUMN (2000-2001), kemudian di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2001-2022).
Di bidang keorganisasian, kiprah Nusron sangat lekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM PCNU Depok (1998-2000), Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (2000-2003), dan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor (2011-2016).
Karir Politik
Nusron Wahid merupakan politikus dari Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Agama DPP Partai Golkar (2004-2009). Ia mencatatkan rekor dengan lima kali berturut-turut lolos ke DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II.
Berikut adalah rekam jejaknya di DPR RI:
- Pileg 2004: Terpilih menjadi anggota DPR RI pertama kali.
- Pileg 2009: Kembali terpilih untuk periode 2009-2014.
- Pileg 2014: Terpilih kembali, namun mengundurkan diri karena ditunjuk menjadi Kepala BNP2TKI pada 27 November 2014.
- Pileg 2019: Kembali lolos ke Senayan dan menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji.
- Pileg 2024: Kembali terpilih dan berkontribusi pada perolehan suara Partai Golkar.
Puncak karir eksekutifnya terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Senin (21/10/2024) di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih.
Pemanggilan KPK Terkait Suap HGB
Posisi Nusron Wahid kini menghadapi tantangan setelah KPK mengagendakan pemanggilannya terkait dugaan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor yang melibatkan anak buahnya. KPK masih menganalisis kebutuhan saksi untuk memperjelas penanganan perkara ini.
“Ya, nanti kita sama-sama tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Tentunya semuanya dipertimbangkan ya oleh penyidik, dianalisis kebutuhan saksi-saksi yang memang keterangannya, pengetahuannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Hingga saat ini, KPK belum menerbitkan pencekalan ke luar negeri terhadap Nusron. KPK meyakini semua pihak yang dipanggil akan kooperatif.
“Kami meyakini semua pihak selaku warga negara Indonesia yang baik, ya, semuanya pasti akan kooperatif dalam proses penegakan hukum, ya,” tambah Budi.
KPK mengimbau pejabat publik terkait untuk mematuhi panggilan hukum demi efektivitas penyidikan. “Terlebih pada pihak-pihak selaku pejabat publik misalnya, tentu juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum, ya, untuk membantu agar proses penegakan hukum ini juga bisa berjalan secara efektif,” jelas Budi.
Bentuk kooperatif utama seorang pejabat adalah memenuhi panggilan penyidik secara langsung, memberikan keterangan yang dibutuhkan, dan sebagainya. Perkembangan kasus ini akan terus menjadi perhatian publik, terutama implikasi hukumnya terhadap jabatan Nusron Wahid di Kabinet Merah Putih.