Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., yang juga menyandang gelar Datuk Maharajo Palinduang dan Datok Seri Indra Nara Wangsa, merupakan sosok penting dalam lanskap hukum tata negara, intelektual, dan kenegaraan Indonesia. Lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956, Yusril dikenal luas sebagai advokat, pakar hukum, politikus, dan intelektual yang mumpuni.
Perjalanan hidup Yusril Ihza Mahendra dimulai di Belitung Timur, sebagai anak keenam dari sebelas bersaudara. Latar belakang keluarganya kaya akan tradisi dan sejarah. Ayahnya, Idris Haji Zainal Abidin (Ihza), dan ibunya, Nursiha binti Jama Sandon, membentuk keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan budaya. Keterkaitan keluarga dari pihak ayah dengan Kesultanan Johor, Malaysia, serta leluhur dari pihak ibu yang merantau dari Payakumbuh, Sumatera Barat, memberikan Yusril pemahaman mendalam tentang akar budaya dan sejarah.
Tradisi intelektual dalam keluarga Yusril terlihat jelas dari peran kakeknya yang seorang ulama dan sutradara teater tradisional, serta ayahnya yang tidak hanya berprofesi sebagai pegawai kantor agama tetapi juga seorang penulis naskah dan novel. Yusril sendiri meneruskan estafet keilmuan Melayu dengan mendalami filsafat, hukum, dan kesenian. Ketertarikannya pada seni pertunjukan sempat membawanya berkuliah di Akademi Teater di Taman Ismail Marzuki Jakarta sebelum akhirnya memutuskan untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia.
Pencapaian Akademis dan Kontribusi Organisasional
Di Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menunjukkan dedikasinya pada dunia akademis dengan menyelesaikan studi sarjana di dua fakultas sekaligus: Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra, di mana ia meraih gelar sarjana filsafat. Perjalanannya di dunia pendidikan berlanjut ke jenjang internasional, ia meraih gelar Master di University of the Punjab, Pakistan, pada tahun 1985, dan gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Sains Malaysia pada tahun 1993.
Kiprahnya sebagai akademisi dimulai sebagai pengajar di Universitas Indonesia, membawakan mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Pada tahun 1998, ia meraih gelar Guru Besar Ilmu Hukum dan tercatat sebagai profesor termuda di universitas tersebut pada masanya. Selain aktif mengajar, Yusril juga terlibat dalam berbagai organisasi penting seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Melalui organisasi-organisasi ini, ia menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh muslim nasional, termasuk Mohammad Natsir yang turut membentuk pandangannya.
Di kancah internasional, Yusril pernah menjabat sebagai Presiden Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) yang berkedudukan di New Delhi, India, sejak tahun 2015. Ia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Internasional tentang Tsunami, serta berbagai organisasi dan pertemuan internasional lainnya.
Jejak Karier Politik dan Pemerintahan
Peran Yusril Ihza Mahendra dalam kancah politik nasional semakin menonjol ketika ia diangkat menjadi penulis naskah pidato Presiden Soeharto pada tahun 1996. Hingga 1998, ia telah menyusun sebanyak 204 naskah pidato presiden. Di tengah gelombang Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu tokoh yang mendukung perubahan politik secara konstitusional. Ia adalah sosok di balik penulisan teks pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto, dan secara gigih memperjuangkan jalur “Reformasi Konstitusional” di tengah desakan jalur revolusi, dengan keyakinan bahwa perubahan besar harus berlandaskan hukum untuk mencegah anarki.
Pada tahun 1998, bersama para reformis muslim lainnya, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebuah partai yang dianggap sebagai penerus Partai Masyumi dan didukung oleh 22 ormas Islam. Ia didapuk sebagai ketua umum pertama partai tersebut. Dalam Pemilu 1999, PBB berhasil meraih 2,84% suara dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.
Yusril Ihza Mahendra telah empat kali mengemban tugas sebagai menteri di pemerintahan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional (Presiden Abdurrahman Wahid), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati Soekarnoputri), Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Indonesia Bersatu (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), dan yang terbaru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih (Presiden Prabowo Subianto).
Di sela kesibukannya di dunia politik dan pemerintahan, Yusril tetap aktif memberikan kuliah umum, ceramah, menulis buku, jurnal, dan kolom di berbagai media massa. Tulisannya seringkali berfokus pada isu-isu hukum tata negara dan politik. Dalam setiap kesempatan, Yusril selalu menekankan pentingnya integrasi antara kekuatan spiritual dan kecerdasan intelektual. Ia meyakini bahwa berpolitik dan berhukum adalah bentuk ibadah jika bertujuan untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana ia sampaikan, “Seorang cendekiawan Muslim di panggung politik harus menjadi kompas moril, memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak menjauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.”